Illegal Logging Watch

Siaran Pers ILW - 12 Maret 2009

2009-03-13T02:25:00.002+07:00

ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW)

Jl. Rembulan No. 11A, Depok Jawa Barat – 16436

Telp./Fax. 021.77217436, HP. 0817135156

Facebook : illegalloggingwatch

E-mail : illegalloggingwatch@gmail.com

Blog : http://illegalloggingwatch.blogspot.com

Aksi ILW 12 Maret 2009 di :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
PT. Kaltim Prima Coal (KPC)
Mabes POLRI
Departemen Kehutanan
PT. Porodisa Trading & Industrial Co.

Tentang : INDIKASI ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL MINING DAN KORUPSI DALAM KASUS SENGKETA LAHAN DI KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR

SIARAN PERS

KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA & TINDAK PIDANA KORUPSI DIBALIK KASUS SENGKETA LAHAN PT. PORODISA TRADING & INDUSTRIAL CO. LTD DAN PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC), KALIMANTAN TIMUR

PENDAHULUAN

Kasus tumpang-tindih dan sengketa lahan yang melibatkan PT. Porodisa Trading & Industrial Co. Ltd. dan PT. Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ditenggarai bukan hanya bermuatan kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging & illegal mining), namun juga memasuki ranah tindak pidana korupsi. Kasus ini bukan hanya melibatkan kedua perusahaan tersebut, tetapi juga melibatkan beberapa pejabat pemerintahan di tingkat pusat (Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM), dan tingkat daerah (Gubernur, Bupati dan Dinas Kehutanan).

Dalam kasus sengketa lahan tersebut, PT. Porodisa Trading & Industrial Co. Ltd. menuduh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) telah melakukan okupasi/ alih fungsi areal IUPHHK PT. Porodisa menjadi areal tambang batu bara PT. KPC. Sengketa lahan ini semakin berkepanjangan setelah Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa pada tanggal 13 Juni 2002 mengeluarkan surat No. 720/Menhut-VII/2002 untuk Menteri ESDM yang menyatakan bahwa areal yang disengketakan tersebut berada diluar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Pernyataan ini kembali dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Kehutanan M.S. Kaban No. SE.3/Menhut-II/2008 tanggal 5 September 2008.

Terlepas dari kasus sengketa lahan yang syarat dengan muatan politik dan bisnis diatas, kasus tersebut seolah menutupi kasus kejahatan yang berada dibalik sengketa lahan tersebut, yakni tindak kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging dan illegal mining) serta tindak pidana korupsi.

KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2007 (dokumen terlampir) telah ditemukan kegiatan eksploitasi tambang yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di dalam areal definitif HPH/IUPHHK PT. Porodisa Trading & Industries Co. Ltd seluas 2.200 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Untuk kegiatan penambangan batu bara di areal tersebut, PT. KPC melakukan kegiatan pembukaan lahan hutan (land clearing) tanpa melalui prosedur pengajuan Ijin Pemanfaatan Kayu/ IPK kepada Departemen Kehutanan RI dan persetujuan dari pemegang HPH/IUPHHK. Namun pihak KPC membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa pembukaan lahan untuk perluasan penambangan telah melalui proses pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten

Kutai Timur tahun 2004 di areal seluas 1.113,9 Ha dan mengajukan bukti pembayaran PSDH sebesar Rp 175.818.290,- dan DR sebesar USD 58.827,44 untuk areal yang di land clearing tersebut (dokumen terlampir).

Selain diduga telah melakukan kegiatan illegal logging, KPC juga dianggap telah melakukan aktivitas penambangan batu bara secara liar (illegal mining). KPC dianggap telah melakukan aktivitas penambangan di areal kawasan hutan seluas 2.200 Ha yang berada di dalam kawasan konsesi PT. Porodisa. Pihak KPC mengklaim bahwa areal perluasan tambang tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa No. 720/Menhut-VII/2002 tanggal 13 Juni 2002. Surat Keterangan Menhut ini telah menimbulkan distorsi dan pertentangan dengan SK Perpanjangan HPH No. 823/Kpts-II/1993 tentang hak pengelolaan hutan PT. Porodisa. Berdasarkan SK Perpanjangan tersebut, areal yang digunakan untuk aktivitas pertambangan KPC ternyata masuk ke dalam kawasan hutan milik PT. Porodisa. Menteri Kehutanan belum pernah menerbitkan SK Perubahan yang mengeluarkan areal perluasan KPC dari kawasan konsesi HPH PT. Porodisa sehingga kesalahan yang dilakukan Menhut pada waktu itu tidak dapat menghapus kesalahan tersebut, meskipun Menhut MS Kaban kembali mengeluarkan Surat No. S.460/Menhut-II/2008 tangal 14 Agustus 2008 yang kembali menegaskan status kawasan perluasan tambang KPC merupakan APL.

Berdasarkan Notulensi Rapat Gelar Perkara Kasus IUPHHK/HPH PT. Porodisa di Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dephut tanggal 16 Mei 2008 terungkap bahwa PT. Porodisa mati suri atau tidak aktif sejak tahun 2002 hingga 2006 dan mulai aktif kembali pada Desember 2007. Selang beberapa bulan aktif atau sekitar Maret 2008, PT. Porodisa baru mengajukan laporan dugaan terjadinya illegal logging di areal konsesinya. Padahal KPC melakukan pembukaan lahan pada tahun 2005, sementara PT. Porodisa mulai mengangkat isu tersebut secara besar-besaran sejak awal 2008. Hal ini menunjukkan adanya proses pembiaran yang dilakukan PT. Porodisa terhadap aktivitas illegal logging yang dilakukan KPC di areal konsesinya. Tidak jelasnya proses dan prosedur pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu hasil perluasan tambang KPC mengindikasikan adanya keterlibatan manajemen PT. Porodisa, KPC dan aparat Dinas Kehutanan dalam ikut menikmati kayu-kayu hasil land clearing tersebut.

TINDAK PIDANA KORUPSI

Kasus sengketa lahan tambang antara PT. Porodisa dan KPC selain bermuatan kejahatan terhadap kekayaan negara, juga mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dan melibatkan aparatur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Dikeluarkannya Surat Menhut No. 720/Menhut-VII/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang menyatakan bahwa areal perluasan tambang KPC merupakan APL, mengindikasikan adanya kepentingan Menhut dan Menteri ESDM, padahal seharusnya Menhut pada waktu itu masih terikat pada SK HPH PT. Porodisa yang menyatakan bahwa areal tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi. Keputusan Menhut Muhammad Prakosa ini kembali dikuatkan oleh Menhut MS Kaban dengan mengeluarkan Surat No. S.460/Menhut-II/2008 tangal 14 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa kawasan perluasan tambang KPC merupakan APL.

Pada tanggal 11 Juli 2008, Bupati Kutai Timur mengeluarkan Surat No. 180/130/HK/VII/2008 tentang penghentian kegiatan pertambangan KPC. Keputusan Bupati Kutim ini didasarkan atas beberapa bukti yang menunjukkan KPC belum memiliki ijin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan dan persetujuan dari pemegang HPH PT. Porodisa. Dalam Surat Edaran Menhut No. SE. 02/Menhut-VII/2008 tanggal 14 Apri 2008 dinyatakan bahwa pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum/Eksplorasi/Eksploitasi pertambangan, sepanjang KP tersebut berada didalam kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yang dibebani IUPHHK, maka diwajibkan untuk mengurus ijin pinjam pakainya. Namun selang sekitar 5 (lima) bulan kemudia, Menhut MS Kaban membatalkan SE 02/Menhut-VII/2008 dan mengeluarkan SE No. 3/Menhut-II/2008 yang menyatakan bahwa APL yang dibebani ijin IUPHHK tidak memerlukan Keputusan Menhut tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Kebijakan Menhut MS Kaban yang sangat cepat berubah di atas, menimbulkan kesan dan mengindikasikan adanya keberpihakan terhadap kepentingan bisnis KPC. Menhut MS Kaban telah menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk ikut membantu KPC dalam melakukan kegiatan illegal logging dan illegal mining di Kutai Timur, Kaltim. Kebijakan Menhut tersebut juga telah menyebabkan kerugian negara sekitar 30,1 miliaran rupiah akibat pembalakan liar di areal perluasan tambang KPC tersebut (2.200 Ha X 13,7 X Rp 1.000.000). Tidak adanya ijin pemanfaatan kayu (IPK) dalam pembukaan lahan perluasan tambang KPC mengindikasikan adanya keterlibatan aparat Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan untuk menikmati hasil penjualan kayu serta uang PSDH dan DR yang telah dibayarkan KPC pada tanggal 29 Januari 2007.

Oleh sebab itu ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW) mendesak :

KPK untuk memeriksa indikasi korupsi dalam kasus tumpang tindih lahan yang berakibat illegal logging dan illegal mining di Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur.
KPK untuk memeriksa indikasi korupsi Menhut MS Kaban, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan M. Prakosa (Menhut era presiden Megawati) terkait kebijakannya dalam kasus ini
Dukungan ke POLRI untuk segera menyelesaikan kasus ini
POLRI untuk memeriksa PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Porodisa
Mendesak pihak berwenang lainnya untuk membongkar habis kasus ini, mengingat dampak yang di timbulkannya.

Hormat kami,

ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW)

Diddy Kurniawan

HP. 0817135156

2009-02-23T23:02:00.001+07:00

Menhut Didesak Jadikan KHBT sebagai Hutan Lindung

Minggu, 22 Februari 2009 I 11:56 WIB

MEDAN--MI: Menteri Kehutanan RI didesak segera menjadikan Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) sebagai kawasan lindung serta mencabut izin perusahaan yang melakukan pengelolaan hutan itu.

Manager Program Batang Toru Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Graham Usher, di Medan, Minggu (22/2), mengatakan, berdasar hasil pertemuan koordinasi yang digelar YEL bersama mitra kerja 20-21 Pebruari 2008, merekomendasikan desakan terhadap Menteri Kehutanan MS Kaban, untuk menjadikan Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) sebagai kawasan lindung.

"Mengingat keragaman hayati dan persoalan topografi KHBT, kami meminta agar kawasan yang meliputi tiga kabupaten di Sumut ini dapat dijadikan sebagai kawasan lindung,"katanya.

Menteri Kehutanan diharapkan juga dapat merespon KHBT sebagai habitat orang utan. Mengingat hasil survey yang dilakukan YEL, terdapat habitat terakhir untuk populasi orang utan (mawas, jut botar) yang diperkirakan mencapai sekitar 600 ekor di Blok Batang Toru Barat dan sekitar 300-400 ekor di Blok Batang Toru Timur.

Termasuk dijumpai juga satwa langka lainnya seperti tapir, harimau sumatera, kambing hutan dan beragam jenis burung khas Sumatera. Untuk flora, hutan ini memiliki beragam jenis flora misalnya bunga bangkai rafflesia, anggrek, cemara gunung, sampinur tali, jenis-jenis mayang dan beragan jenis flora lainnya.

Dukungan penyelamatan keragaman hayati ini diharapkan dapat diterbitkan mengingat adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dimiliki oleh PT. Teluk Nauli.

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kawasan hutan Batang Toru ternyata kawasan tersebut selayaknya dijadikan hutan lindung sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh para pihak yang terkait dengan kawasan hutan Batang Toru.

"Kebijakan lain yang juga diharapkan diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara menetapkan Kawasan Hutan Batang Toru sebagai Kawasan Lindung Strategis Propinsi Sumatera Utara dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara,"katanya.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut, Yunus C Hutauruk,mengatakan, keberadaan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Sarulla, sebagai proyek potensial di Kabupaten Tapanuli Utara sangat membutuhkan adanya perlindungan kawasan.

"Kita sangat berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk mendukung perlindungan Kawasan Hutan Batang Toru,"katanya. (Ant/OL-02)

2009-02-11T09:42:00.001+07:00

471 Usaha Tambang di Kalteng Akan Diaudit

Senin, 9 Februari 2009 | 10:52 WIB

PALANGKARAYA, SENIN — Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Moses Nicodemus di Palangkaraya menyatakan, sebanyak 471 usaha tambang yang tersebar di 11 kabupaten dan satu kota provinsi tersebut akan diaudit menyangkut kepatuhannya terhadap peraturan hukum yang berlaku.

"Dari 471 usaha tambang tersebut, perinciannya terdiri atas 5 kontrak karya, 15 perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara, dan 451 kuasa pertambangan. Tiga dari 451 kuasa pertambangan itu dikeluarkan oleh provinsi karena lintas kabupaten, selebihnya dikeluarkan oleh para bupati," kata Moses, Senin (9/2) di Palangkaraya.

Parameter yang akan diudit meliputi pemenuhan syarat administrasi, teknis, lingkungan, dan sosial. Penentuan parameter tersebut mengacu UU Nomor 11 Tahun 1967 juncto UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 65 Ayat 1.

"Melalui audit ini kami akan menganalisis menggunakan metode komparasi. Fakta yang ditemui akan dibandingkan dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Moses.

Saat ini term of reference pelaksanaan audit tersebut tengah disusun. Audit direncakan akan berlangsung pada Maret-Agustus 2009. (CAS/Kompas)

2009-02-11T09:37:00.003+07:00

Kasus Riau

Polri Diminta Buka Dokumen SP3

Rabu, 11 Februari 2009 | 04:05 WIB

JAKARTA, SELASA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan anggota Komisi III DPR meminta Polri membuka dokumen surat perintah penghentian penyidikan perkara pembalakan liar di Riau yang diduga melibatkan 14 perusahaan kayu besar di provinsi itu. Walhi sebagai pelapor hingga kini belum diizinkan Polri mendapatkan dokumen itu. Padahal, dokumen itu diperlukan untuk bahan mengajukan praperadilan terhadap Polri terkait putusan SP3 itu.

"Walhi Riau sudah mengajukan permintaan, tetapi tidak ditanggapi. Lalu kami, Walhi pusat, mengajukan yang sama, tetapi belum juga ada realisasinya. Padahal, dokumen SP3 itu berhak diminta pihak pelapor dan juga pihak terlapor," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Forqan, Selasa (10/2).

Berry menagih janji Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dalam berbagai kesempatan yang mengatakan, setiap pihak yang tidak puas dengan putusan SP3 itu dipersilakan mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap polisi.

Keputusan Polri menghentikan penyidikan membuat 13 dari 14 perusahaan kayu yang dituduh (kecuali PT Ruas Utama Jaya) akhirnya terbebas dari jeratan hukum dan 2 juta meter kubik kayu sitaan dilepas.

Dalam rapat kerja Kepala Polri dengan Komisi III DPR, Senin, perkara pembalakan liar di Riau masih menuai banyak pertanyaan bernada protes. Anggota Komisi III, Azlaini Agus (Fraksi PAN), mendesak Polri membuka dokumen SP3 tersebut dan memberikannya kepada pihak pelapor, yakni Walhi.

Azlaini juga menyayangkan keputusan Polri mengeluarkan SP3. "Kenapa Polri? Kenapa tidak biarkan kejaksaan saja yang mengeluarkan SP3, mengingat mereka yang menolak saksi ahli?" katanya.

Dalam kesempatan menjawab, Kepala Polri mengatakan, proses penyidikan itu tidak sepenuhnya berada dalam kuasa kepolisian semata.

Penyebab perkara itu terkatung-katung dan akhirnya dikeluarkan SP3 berawal ketika dua saksi ahli dari kepolisian dianggap kejaksaan tak kompeten. Kejaksaan lantas meminta dua saksi ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan. Keduanya menyatakan tak terjadi pembalakan liar di Riau. Padahal, dalam kasus Adelin Lis, kejaksaan menerima saksi ahli yang kini ditolak tersebut. (SF/Kompas)

2009-02-09T07:54:00.002+07:00

Kasus Buntia, Masuk Angin Pertama di Pihak Kehutanan
Dari Bedah Kasus Illegal Logging di Kalimantan Barat

Sabtu, 07 Februari 2009 I 07:23:00

Kasus Buntia dinilai berisikan konspirasi luar biasa. Konspirasi terjadi mulai dari oknum tingkat bawah, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat. Semua oknum-oknum tersebut bermain. Demikian dikatakan Sunarno, Kabid Perlindungan Hutan, Dishut Kalbar, Jum'at (6/2) mengungkap kembali kasus Buntia di seminar bedah kasus Quo Vadis Penanganan Illegal Logging di Kalimantan Barat.

Fahrozi, Pontianak

MENURUTNYA, mereka-mereka yang diduga berkonspirasi ini merupakan individu dari instansi kehutanan, polisi penyidik, kejaksaan serta kehakiman. Tembok terakhir ini sampai sekarang masih susah dijebol. Diperkirakan juga ada peran dari level pusat yaitu dari Departemen Kehutanan. "Soalnya pernah ditemukan surat rahasia dirjen sampai di tangan tersangka. Tembok kehakiman yang sampai sekarang belum dapat kami tembus. Di level pusat pernah kami menemukan secarik surat yang sifatnya rahasia dari eselon satu (Dirjen), ditujukan ke menteri, bisa berada di tangan tersangka," jelasnya.

Bukti lain, surat keterangan sakit dari Tian Hartono itu dianggap Sunarno bohong. Padahal dia hanya melakukan check up dan alasan sakitnya adalah tipu muslihat. Keterlibatan pertama kali kasus Buntia lanjut Sunarno lagi ada di pihak kehutanan. Dalam penentuan tapal batas, bagaimana mungkin seorang petugas senior bisa tidak tahu tentang tapal batas tersebut. "Jadi yang pertama kali masuk angin adalah dinas kehutanan, bagaimana dia menyatakan hutan lindung tapal batasnya tidak jelas. Seharusnya kalau dia berdiri di sebelah timur maka tapal batasnya ada di barat. Kayak orang mabuk yang ngomong,"ungkapnya.

Dikatakanya, pihaknya adalah pengonsep bukan dari tim. Tim yang diturunkan tersebut ada tiga, pertama adalah tim untuk menelusuri tapal batas hutan lindung. Kedua, trayek angkutan jalan untuk hutan lindung. Serta tim ketiga adalah mengidentifikasi tunggul bekas tebangan. "Kalau saya bukan dari bagian tim, saya adalah pengonsep, di bawah tim masih ada regu, di situlah terdapat keanehan yang luar biasa," katanya. Keanehan tersebut, lanjutnya, pada berita acara pidana (BAP) regu ini bisa di tangan Buntia. Tanpa ada sepengetahuan dari pihak terkait. BAP ini diberikan pada saat di lapangan bukan di tempat seharusnya. "Pemberian BAP tersebut tanpa sepengetahuan dari saya. Itu di luar kontrol saya. Yang memberikannya adalah regu, regu ini baru dikompilasi menjadi tim, masak pemberian BAP di lapangan. Tidak ada kamusnya itu," tegasnya.

Sunarno mengatakan regu tersebut tidak ada nilainya. Adanya sinergisitas antara masing-masing regu, sehingga akan terlihat dari kerja tim tersebut. Regu tapal batas kalau menemukan pal batas, tanpa ada kompilasi dengan jaringan jalan maka mereka tidak tahu di mana hutan lindung tersebut. Begitu pula dengan adanya penebangan, bagaimana tim melihat dari tunggul bekas tebangan. "Kinerja masih buruk, untung saya bukan kepala dinas, bisa saya pecat, masalah itu adalah wewenang dari kepala dinas," pungkasnya.(Pontianak Post)

2009-02-09T07:34:00.002+07:00

Lahan Gambut Sejuta Hektar Jadi Percontohan Proyek REDD

Rabu, 4 Februari 2009 | 16:02 WIB

PALANGKARAYA, RABU — Kemitraan, sebuah lembaga bentukan Pemerintah Indonesia dan donor multilateral, membantu penguatan kapasitas pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempersiapkan implementasi Reduction Emission from Deforestation and Degradation atau REDD melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemitraan dan Pemprov Kalteng yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Thampunah Sinseng dan Chief of Cluster Economic and Environmental Governance Kemitraan Emmy Hafild berlangsung di Palangkaraya, Selasa (3/2).

Sejak REDD diterima sebagai salah satu mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), Kalteng menjadi salah satu daerah demonstrasi proyek tersebut. Salah satu proyek percontohan REDD di Kalteng adalah kawasan eks proyek lahan gambut sejuta hektar. Bantuan Kemitraan antara lain diwujudkan melalui pelatihan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kehadiran proyek percontohan di Kalteng ini harus mulai diperkenalkan dengan membangun sebuah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran ketika membacakan sambutan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.

Program REDD tersebut merupakan implementasi dari kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali pada Desember 2007. (CAS/Kompas)

2009-02-09T07:32:00.002+07:00

Cegah Banjir, Wapres Perintahkan Penghijauan Lewat Udara

Sabtu, 7 Februari 2009 | 16:20 WIB

Laporan Wartawan Kompas Suhartono

BELGIA, SABTU — Untuk mencegah terjadinya banjir dan mereboisasi kawasan hutan gundul, pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan penghijauan kawasan hutan dan penyebaran bibit melalui penerbangan udara.

Pemerintah telah menginstruksikan Menteri Kehutanan MS Kaban, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk berkoordinasi menyiapkan penghijauan dengan cara tersebut.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menjawab pertanyaan warga Indonesia, saat pertemuan tatap muka dengan masyarakat yang tinggal di Belgia, di Wisma Indonesia, Belgia, Jumat (6/2) malam waktu setempat.

Di acara yang dipandu oleh Duta Besar RI untuk Belgia dan Keharyapatihan Luxemburg Nadjib Riphat Kesoema, seorang warga Indonesia mempertanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah dengan terjadinya banjir terus-menerus di Indonesia.

Menurut Wapres Kalla, banjir dan kerusakan lingkungan hutan terjadi karena pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak disiplin menjaga ekosistem lingkungan hidup dan hutan yang ada di Indonesia.

"Pemerintah dulu, karena dibayar perusahaan multinasional, seperti Marubeni dan lain-lainnya mengizinkan untuk menebang hutan. Juga wali kota seperti di Menteng, Jakarta, yang karena uang, membongkar kawasan yang telah ditata dengan baik oleh Belanda, hanya untuk membangun pertokoan seperti sekarang sehingga tidak ada lagi lahan resapan untuk mencegah banjir," papar Wapres Kalla.

Oleh sebab itu, tambah Wapres Kalla, untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan kembali, pemerintah secara berkesinambungan akan melakukan sejumlah langkah koordinatif.

"Saya telah instruksikan Mentan, LIPI, dan BPN untuk menghutankan kawasan yang rusak dan gundul dengan cara penghijauan lewat udara secara nasional. Kira-kira sejuta hektar lahan yang akan ditebarkan bibit melalui udara."

TNI-AU sudah melakukan itu dan saya sudah lihat waktu kunjungan kerja ke Kediri, Jawa Timur, belum lama ini," lanjut Wapres Kalla.

Selain penyemprotan bibit dan benih lewat udara, kata Wapres Kalla lagi, pemerintah juga akan memperbaiki sistem drainase kota yang pernah ditata dengan baik oleh Belanda.

"Juga mengatur kembali pembuangan sampah agar tidak menyumbat sistem drainase kita," ujarnya.

"Untuk memberikan ruang segar bagi resapan lahan, pemerintah akan mengubah kebijakan pembangunan perumahan dengan memperbanyak pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 tower dan bukan pembangunan perumahan yang melebar ke samping dan banyak menghabiskan banyak lahan seperti landed houses," jelas Wapres Kalla.

Diharapkan Wapres Kalla, dengan upaya pemerintah seperti itu, di masa datang banjir bisa diatasi, terutama di kawasan sepanjang daerah aliran sungai (DAS) seperti di Kali Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan DAS Ciliwung, Jawa Barat.(Kompas)

2009-02-06T22:39:00.002+07:00

"Pak, Datang dan Lihatlah Langsung..."

Selasa, 27 Januari 2009 | 01:07 WIB

Kerumunan kecil itu bisa jadi tak berarti bagi pelintas jalan di sekitar Gedung Departemen Kehutanan, Kamis pekan lalu. Penarik perhatian barangkali adalah tujuh lelaki berbaju adat Nusa Tenggara Timur tanpa alas kaki.

Mereka bukan preman sewaan. Namun, utusan masyarakat adat pemangku hutan Besipae di Kecamatan Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Akhir tahun 2008, hutan adat seluas 400 hektar, gantungan hidup warga, gundul dibabat dan dibakar massa atas nama proyek Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).

Salah satu warga, Rison Taopan, mengatakan, masyarakat adat di sekitar hutan telah melaporkan kasus itu ke polisi dan pemerintah kabupaten, provinsi, dan DPRD. Bukannya solusi, yang ada adalah saling mencari kambing hitam.

"Kami datang ke gedung mewah ini hanya satu tujuan, ada komitmen Dephut menyelesaikan masalah," kata Rison didampingi Marthen Tanono, ketika ditemui perwakilan Dephut. Organisasi lingkungan Walhi mendampingi mereka.

Kepala Pusat Informasi Kehutanan Dephut Masyhud sempat meminta warga memberikan nama dan identitas orang yang terlibat pembabatan. Namun, ditolak dan warga meminta Dephut serius dengan membentuk semacam tim pencari fakta.

Kepada warga, Masyhud berjanji akan segera memberi jawaban. Ia menyebut para pembabat sebagai "oknum".

"Gerhan tidak merusak hutan, tetapi justru membuka akses warga untuk turut mengelola hutan. Kalau ada pembabatan, pasti oknum," kata dia. Sejumlah aktivis LSM menyeletuk, "Meskipun sampai ratusan hektar?"

Pemerintah terlibat

Informasi warga, pembabatan hutan di Desa Pollo dan Linamnutu, Amanuban Selatan, TTS, melibatkan pemerintah daerah. Dua proyek Gerhan sebelumnya, hutan di Desa Mio (2003) dan Oe'ekam (2006) juga dibabat dan dibakar sebelum ditanami.

Dua tahun dipelihara, sebagian besar tanaman Gerhan mati, berganti semak berduri. Tegakan pohon asam, kayu merah, kabesak, kapok hutan, dan bambu musnah. Begitu pun satwa liar.

Berkaca pada pengalaman itu, masyarakat adat di Desa Pollo dan Linamnutu menolak proyek itu. Apa daya, hutan terus dibabat dan dibakar. Kini, hamparan luas menyisakan kehancuran dan kegersangan. Panas dan tandus.

Dulu, satu pohon asam dapat menghasilkan sekitar Rp 500.000 sekali panen. Setahun tiga kali panen. "Sekarang tak ada lagi," kata Benyamin Selan, seorang petani.

Sawah mengering

Akibat pembabatan, mata air yang menghidupkan 50 hektar sawah padi pun mati tahun 2007. Mata air di beberapa tempat muncul pada tahun 1999, ketika hutan masih baik. "Saya tidak bisa bertani lagi. Beternak juga susah," kata Marthen Tanono, pemilik lima hektar sawah. Begitu pun Paulus Selan, pemilik sawah satu hektar.

Tak tahan dengan kebuntuan, warga sepakat mengutus perwakilan ke Jakarta. Berbekal uang saku hasil iuran warga Rp 3,5 juta, lima orang tiba di Surabaya menumpang kapal barang bertarif Rp 300.000 per orang.

Lima hari mereka tempuh mengarungi laut. Di Surabaya, mereka bertemu Walhi dan difasilitasi ke Jakarta.

"Negara harus bertanggung jawab atas nasib mereka. Perjuangan mereka luar biasa," kata Manajer Regional Bali-Nusa Tenggara Eksekutif Nasional Walhi I Wayan Suardana.

Kepada Masyhud, warga menyampaikan harapan mereka. "Kami undang Pak Menteri untuk tinggal bersama kami satu atau dua hari. Silakan rasakan langsung apa yang kami alami," kata Rison. (GSA/Kompas Cetak)

2009-02-06T12:25:00.002+07:00

Mabes Polri Mutasi 25 Jenderal

Kamis, 29 Januari 2009

PEKANBARU (RP) - Awal tahun ini, roda perputaran jabatan di Markes Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) berputar cepat. Setelah mengganti Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Kapolri kembali menggeser jabatan strategis di berbagai posisi penting. Tak tanggung-tanggung ada 25 perwira tinggi dan 41 perwira menengah yang dimutasi, termasuk Kapolda Riau yang baru menjabat sembilan bulan.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Brigadir Jenderal Hadiatmoko diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Wakabareskrim) Polri, menggantikan Inspektur Jenderal Paulus Purwoko yang menempati jabatan baru sebagai Kepala Sekolah Pimpinan Polri. Sedangkan Kapolda Riau yang baru, dijabat Brigadir Jenderal Aji Rustam Ramja. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Jakarta Centre for Law Enforcement Education.

Pergantian orang nomor satu di jajaran Polda Riau itu diungkapkan Kabid Humas Polda Riau AKBP Zulkifli, Rabu (28/1), di ruang kerjanya. Ditanya kapan tepatnya serah terima jabatan tersebut, Kabid Humas mengatakan belum dapat informasi lebih jauh.

Menurut Zulkifli, sesuai Telegram Resmi (TR) No 3351/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang diterimanya, Rabu (28/1) sekitar pukul 09.00 WIB, serah terima jabatan Hadiatmoko digelar di Mabes Polri dalam waktu dekat bersama sejumlah Kapolda lainnya se-Indonesia. Dan jabatan yang diraihnya karena keberhasilannya pengungkap kasus perjudian.

Sementara Wakapolda Riau Kombes Syaiful Bachri menjadi Sespusda Ops SDE Ops Polri. Dia digantikan oleh Kombes Pol Drs Bambang Suparno yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolwiltabes Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Zulkifli, selain mengungkap kasus judi Acin, prestasi lain Kapolda Riau Hadiatmoko adalah saat menjadi mediator soal status Pelabuhan Dumai antara Pemprov Riau-Pemko Dumai dengan Pemerintah Pusat. Disinggung apakah pengeluaran SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus illegal logging merupakan prestasi? Zulkifli mengangguk, lalu mengatakan hal itu juga masuk dalam prestasi yang diraih Kapolda selama menjabat. Selain itu termasuk juga penanganan kasus STR di Bengkalis. Mengenai kepindahan Wakapolda, Kabid Humas menegaskan tidak ada kaitannya dengan Acin karena memang sudah saatnya.

Kapolda Riau Brigjen Hadiatmoko saat dihubungi Riau Pos melalui telepon selulernya malam tadi, membenarkan informasi tersebut. ''Tapi saya belum membaca TR-nya. Saya saat ini lagi Rakor, nanti setelah saya kembali ke Pekanbaru akan saya jelaskan,'' ungkap Hadiatmoko.

Disinggung kesannya selama menjabat sebagai kapolda, Hadiatmoko enggan memberikan komentar. ''Saya belum bisa memberikan komentar apa-apa saat ini, selain saya masih Rakor, saya juga tidak bisa menjelaskan hal ini lewat telepon,'' ucapnya.

Di Jakarta, Mabes Polri kembali menegaskan mutasi besar-besaran ini merupakan hal biasa.''Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri tentang pergantian jabatan, No Pol Kep/24/I/2009, ada 25 perwira tinggi dan 41 perwira menengah yang dimutasi,'' ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (28/01). ''Jangan diartikan macam-macam. Ini pergantian biasa dan rutin,'' tambah Abubakar.

Selain Kapolda Riau, yang mengalami pergantian di antaranya, Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto digantikan Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Staf Ahli Bidang Sosial Politik Polri. Sisno berpindah menjadi Kapolda Sumatera Selatan mengganti Irjen Ito Sumardi. Ito bakal menduduki jabatan baru sebagai Kepala Korps Ahli Kapolri.

Pergantian juga terjadi di Detasemen Khusus 88 Antiteror. Brigadir Jenderal Suryadarma dimutasi sebagai Panglima Tinggi Markas Besar dalam rangka pensiun. Posisi Suryadarma ditempati wakilnya, Komisaris Besar Saut Usman Nasution.

Gubernur Akademi Polisi, Inspektur Jenderal Sutjiptadi juga diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Polri. Sedangkan Brigadir Jenderal M Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah Calon Perwira Polri ditunjuk menjadi pengganti Sutjiptadi.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Alantin Simanjuntak dimutasi sebagai perwira tinggi Markas Besar dalam rangka pensiun. Penggantinya adalah Brigadir Jenderal Ugro Seno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data Divisi Telematika Polri.

Deputi Sumber Daya Manusia Polri, Inspektur Jenderal Bambang Hadiyanto dimutasi sebagai panglima tinggi dalam rangka pensiun. Penggantinya adalah Inspektur Jenderal Suhardi Sigit, yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Sekolah Pimpinan Polri.

Kapolda Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal R Natakusuma jadi Kapolda ketiga yang dimutasi. Dia diangkat dalam jabatan baru sebagai staf ahli Kapolri. Penggantinya, Brigadir Jenderal Erwin TP Lumban Tobing, sebelumnya menjabat Direktur Akademik Akademi Polisi.

Usai melantik Kapolda Kepri Brigjen Didik Mulyana Selasa (27/01) lalu, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan mutasi di setiap level berguna bagi penyegaran suasana kerja dan kepemimpinan. ''Itu mutlak ada dalam setiap organisasi,'' kata Bambang.

Sangat Komunikatif
Sementara itu, Gubri HM Rusli Zainal, saat diminta tanggapannya, mengatakan Pemprov Riau memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Brigjen Hadiadmoko, selama menjabat sebagai Kapolda Riau.

Menurutnya, selama berhidmat di Negeri Lancang Kuning ini, Kapolda Hadiatmoko memiliki prestasi kerja yang sangat baik. ''Bahkan, saya juga menerima apresiasi dari para bupati/wali kota dan tokoh-tokoh masyarakat tentang kepemimpinannya di Riau. Banyak hal sudah dilaksanakan dan dituntaskan. Banyak perkara ditangani dengan berhasil,'' ujar Rusli Zainal.

Disebutkan Rusli, selama menjabat itu kondisi keamanan di Provinsi Riau sangat kondusif. Tingkat kriminalitas mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, beberapa kasus seperti pemberantasan perjudian, pencegahan penyeludupan dan penanganan masalah Narkoba juga, patut dibanggakan.

''Kinerja Kapolda sangat baik. Saya mengucapkan selamat atas promosi yang diterimanya, sebagai Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri. Semoga selalu sukses di tempat tugas yang baru,'' ujar Rusli lagi.

Kesan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Riau Johar Firdaus. Politisi partai Golkar ini merasakan selama kepemimpinannya, kerja sama antara unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Riau terjalin dengan baik.

''Selama Kapolda Riau dijabat Hadiatmoko, kerja sama dan komunikasi Muspida terjalin dengan baik. Berbagai prestasi telah dicapai oleh Hadiatmoko selama menjabat Kapolda Riau,'' ucap Ketua DPRD Riau Johar Firdaus kepada Riau Pos malam tadi.

Dikatakan Johar, salah atau keberhasilan Hadiatmoko adalah menjaga keamanan dan ketertiban di Riau, khususnya pada Pilgubri lalu yang berjalan dengan aman dan lancar.

''Hadiatmoko sangat komunikatif. Beliau selalu mengkomunikasikan segala hal dengan jajaran Muspida. Dan untuk penggantinya, kita mengharapkan dapat memberian yang terbaik seperti yang ditunjukkan Hadiatmoko. Apalagi ke depan ada agenda besar yang akan dihadapi bangsa ini, yakni Pemilu dan Pilpres yang sangat menuntut kerja keras seluruh elemen masyarakat yang ada untuk dapat menjaga dan mengawal helat tersebut,'' ucapnya.(rdl/jpnn/mng/izl/ria/fia/Riau Pos)

2009-02-06T12:12:00.002+07:00

Illegal Logging Ancaman Serius Perbatasan

Senin, 02 Februari 2009 I 13:12 WIB

Putussibau, Kepala Balai Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), Ir Lutfi Ahmad, mengungkapkan aktivitas illegal logging tetap menjadi ancaman serius di wilayah perbatasan Kapuas Hulu-Sarawak (Malaysia Timur), terutama yang dilakukan warga negara Malaysia.

"Pada tahun 2003-2004 kita pernah menemukan adanya jalan di kawasan TNBK yang digunakan untuk aktivitas illegal logging. Namun saat ini jalan itu sudah tidak ada lagi dan sudah ditumbuhi semak belukar," ungkap Lutfi Ahmad kepada wartawan di kantornya, pekan lalu.

Sementara ancaman yang datang dari dalam, kata Lutfi, tidak terlalu serius. Sebab, masyarakat yang menebang satu atau dua pohon hanya untuk keperluan masyarakat itu sendiri bukan dijual-belikan. "Kita sudah buat kesepakatan dengan masyarakat, boleh menebang satu pohon tapi harus diganti dengan 10 bibit pohon. Kemudian, pohon yang ditebang bukan untuk dijual dan tidak dilakukan di kawasan penyangga," terangnya.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kawasan TNBK yang memiliki luas 800 ribu hektare, dengan 248 kilometer bersinggungan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, pihak TNBK melakukan pemantauan dengan menggunakan teknologi satelit untuk dianalisa. "Dari analisa itu, kita akan mengetahui apakah ada perubahan atau tidak dari tahun lalu. Jika ditemukan ada perubahan, maka perubahan dalam satelit itu langsung menjadi target operasi kami," jelasnya.

Kemudian, tiap data-data yang ditemukan dalam operasi di lapangan, Lutfi Ahmad, menegaskan seluruhnya akan langsung dilaporkan pada Departemen Kehutanan (Dephut). "Saat operasi di lapangan, kita menemukan adanya bekas-bekas makanan produk Malaysia, penemuan itu juga kita laporkan pada Dephut. Dari laporan yang kita sampaikan itu nanti, Dephut akan melakukan koordinasi Departemen Pertahanan dan Keamanan. Karena memang hal-hal yang menyangkut pertahanan dan keamanan sudah bukan menjadi kewenangan kita," pungkasnya. (wieK/Equator Online)

2009-02-06T12:04:00.002+07:00

Hutan Kota UI Jadi Miniatur Hutan Tropis Indonesia

Jumat, 06 Februari 2009 I 10:58 WIB

DEPOK -- Menteri Kehutanan RI MS Kaban akan melakukan penanaman ribuan bibit pohon di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), bersama seluruh civitas akademika UI dan dipimpin langsung oleh Rektor UI Gumilar Roesliwa Somantri, Jumat siang (6/2). Ini merupakan bagian dari rencana strategis UI untuk menjadikan Hutan Kota UI sebagai Miniatur Hutan Tropis Indonesia.

''Kerjasama ini berkenaan dengan rencana enrichment yang akan dilakukan pihak Hutan Kota UI untuk mengganti jenis tanaman akasia dengan berbagai spesies yang ada di Indonesia," terang Deputy Director Corporate Communication UI Devie Rahmawati, Jumat (6/2).

Penanaman akan dilakukan di dua konsentrasi penanaman hutan UI, yaitu kawasan demplot meranti dan arborectum. Di kawasan pertama dilakukan penanaman meranti jenis Shorea leprosula seluas lima hektar. dengan jumlah tanaman yang ditanam 5.000 bibit pohon. Penanaman meranti dilakukan tersebar pada 20 petak dengan ukuran rata-rata 2.500 m2 baik berbentuk lingkaran maupun jalur.

Lokasi kedua yaitu di kawasan arborectum. Ini merupakan kawasan yang akan menjadi museum tanaman UI. Penanaman kawasan dilakukan di satu hamparan seluas lima hektar dengan jumlah bibit 4.500 buah dan terdiri dari berbagai jenis tanaman (74 jenis, terdiri 29 jenis keluarga Dipterocarpaceae dan 45 jenis Non Dipterocarpaceae).

Bibit itu diperoleh dari hasil kerjasama dengan Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum- Ciliwung dengan Universitas Indonesia selama tiga tahun. – (c84/ah/Republika Newsroom)

2009-02-06T11:53:00.002+07:00

Transaksi Mencurigakan 2008 Meroket 95,6%

Rabu, 31 Desember 2008 I 11:34 WIB

JAKARTA - Sejak tahun 2005, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelidiki sekira 30 transaksi perbankan yang terkait dengan illegal logging.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, sebenarnya tedapat ribuan laporan kasus serupa. Bahkan pada 2008 peningkatannya lebih dari 100 persen.

"Jika dihitung-hitung jumlahnya lebih dari dua kali lipatnya," ujar Yunus saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di kantor PPATK, Jalan Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2009).

Dia menjelaskan, pihaknya mendapatkan indikasi penyelewengan dana berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh para 'pemain' illegal logging. Yakni, transaksi yang menyimpang dari pola normalnya.

"Misal perusahaan fiber atau flywood yang perusahaannya kecil tapi omsetnya besar, atau juga perusahaannya yang (mengolah) hutannya kecil, tapi pendapatannya besar," pungkasnya.

Meski demikian, dia menegaskan, pihaknya melihat yang mencurigakan dengan transaksi berdasarkan intensitas transaksi yang dilakukan oleh pihak tertentu. "Kita lihat transaksinya saja, tidak lihat jumlahnya," pungkasnya.

Dia menambahkan, bank yang diselidikipun merupakan bank dalam negeri, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah. "Umumnya para pelaku (yang umumnya pihak asing) menggunakan WNI untuk membuka akses ke banknya," tutupnya. (Rani Hardjanti – Okezone)

2009-02-06T11:39:00.002+07:00

Kadishut Disidang, Jalanan Macet

Jumat, 6 Februari 2009 | 08:41 WIB

TERNATE, JUMAT — Ratusan orang, Jumat (6/2), kembali mendatangi PN Labuha, Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, untuk memberikan dukungan kepada Kadishut Halsel RM sebagai terdakwa dalam kasus perambahan hutan lindung Pulau Mandioli.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atas kasus yang dialami RM itu dihadiri ratusan orang sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Molonjunga Labuha.

Dalam orasinya, koordinator massa, Addy, meminta majelis hakim PN Labuha agar segera membebaskan Kadishut Halsel RM dari semua tuduhan karena RM dinilai telah dikhianati oleh pihak-pihak terkait atas kasus penebangan di kawasan hutan lindung Pulau Mandioli.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Hendri A Jaya itu dengan agenda mendengarkan keterangan empar orang saksi, yakni Bae (Manajer PT Internasional Wood Indah/IWI), FR (Pejabat Dishut Halsel), Yance (Manajer Operasi), dan Welly Klafert (KTU Dishut Halsel)

Sebelumnya, jaksa penuntu umum, Moksin Omalekhoa, dalam dakwaannya mengatakan, terdakwa membiarkan terjadinya kegiatan perambahan hutan lindung di Pulau Mandioli yang dilakukan oleh PT IWI.

Padahal, sebagai Kadishut Halsel, terdakwa memiliki kewajiban untuk mengawasi aktivitas PT IWI di Pulau Mandioli. Artinya, ketika perusahan itu melakukan penebangan di kawasan hutan lindung, terdakwa harus mencegahnya.

"Namun, terdakwa justru diam saja. Akibatnya, ribuan pohon di kawasan hutan lindung Pulau Mandioli berhasil ditebang oleh PT IWI, padahal sesuai ketentuan, hutan lindung tidak boleh diganggu," katanya.

Tindakan terdakwa tersebut melanggar Pasal 50 Ayat 3 huruf e jo Pasal 78 Ayat 5 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan jo Pasal 56 KUHP.

Sidang tersebut berjalan lancar, tetapi ratusan personel keamanan dari Polres Halsel tetap disiagakan (Antara/Kompas)

2009-02-06T01:35:00.001+07:00

Tak Ada Penanggung Jawab Rehabilitasi Lingkungan Nasional

Rabu, 4 Februari 2009 | 20:38 WIB

JAKARTA, RABU — Hingga kini, tak ada satu lembaga pemerintah pun memiliki tanggung jawab khusus melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak. Setiap lembaga bergerak dengan program dan kewenangannya, tanpa koordinasi yang baik.

Hal itu diakui para pihak yang selama ini menangani persoalan lingkungan. "Kami tidak menangani pemulihan kualitas lingkungan karena bukan lembaga operasional," kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman di Jakarta, Selasa (3/2). Sebagai kementerian negara, Kementerian Negara Lingkungan Hidup bersifat koordinasi dan sebatas membuat kebijakan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun berencana memasukkan rehabilitasi lingkungan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Itu pun sebatas daerah aliran sungai (DAS).

"Penanggung jawab pemulihan kualitas lingkungan secara khusus memang belum ada," kata Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Basah Hernowo.

Rentetan bencana lingkungan pun masih akan terjadi seiring akar masalah kerusakan lingkungan yang belum tertangani.

Di tengah ketidakjelasan penanganan menyeluruh kerusakan lingkungan, lebih dari 60 DAS di Indonesia berstatus kritis.

Berdasarkan data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tutupan vegetasi di DAS Bengawan Solo tersisa 1,39 persen pada tahun 2007 dari 2,04 persen tahun 2000. Tutupan vegetasi DAS Ciliwung tersisa 2,42 persen (2007) dari 9,43 persen (2000). Sesuai ketentuan, tutupan vegetasi di kawasan DAS minimal 30 persen.

Soal kemauan

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf mengatakan, upaya merehabilitasi lingkungan butuh kemauan keras. Selama ini memang tidak ada satu lembaga pemerintah pun yang bertanggung jawab soal rehabilitasi. "Bukan berarti tidak mungkin. Tetap ada jalan yang bisa ditempuh," ujarnya.

Salah satunya, presiden mengambil keputusan khusus untuk merehabilitasi lingkungan yang hancur. Konsekuensinya, kelembagaan bersih dan transparan dengan anggaran besar untuk program bertahun-tahun.

Program melibatkan pemerintah daerah berikut anggarannya. "Setahu saya, itu belum pernah dilakukan," katanya.

Menurut Masnellyarti, pihaknya sedang membahas masukan kebijakan lingkungan bagi Bappenas. Prinsipnya, meminta agar lingkungan dijadikan faktor penentu pengambilan kebijakan di setiap sektor. "Selama ini lingkungan selalu dikalahkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi," ujarnya. (GSA/Kompas)

PETISI

2009-01-31T04:50:00.004+07:00

PENGUMUMAN

Sejak Petisi Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Pemberantasan Illegal Logging di launching tanggal 19 Januari 2009, telah ratusan individu/lembaga yang mendukung petisi ini.

Hal ini sangat menggembirakan, mengingat pemberantasan illegal logging dan pelestarian hutan Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan yang di keluarkan oleh otoritas yang mengelola hutan indonesia, otoritas yang "seharusnya" menjadi garda terdepan dalam perlindungan hutan Indonesia dan kondisi di lapangan terkait perusahaan-perusahaan kehutanan, pertambangan dan perkebunan serta masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sejak tahun 2005, pemberantasan illegal logging setidaknya telah di payungi dengan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi dengan payung hukum Inpres ini belumlah maksimal sehingga perlu payung hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang Anti Illegal Logging.

Melalui pengumuman ini di beritahukan kepada seluruh pendukung petisi ini bahwa nama-nama dari individu/lembaga yang mendukung petisi ini akan di umumkan dan senantiasa di up grade di blog Illegal Logging Watch (ILW) ini. Untuk melihatnya silahkan klik disini

Selanjutnya, apabila di rasakan pendukung dari petisi ini sudah memadai, maka Illegal Logging Watch (ILW) sebagai lembaga yang menggagas petisi ini akan mengundang seluruh pendukung guna merumuskan langkah-langkah yang perlu di lakukan untuk mendorong adanya UU Anti Illegal Logging yang isinya tidak bertentangan dengan UU terkait yang di gunakan sebagai payung hukum yang melindungi hutan kita.

Terima Kasih
Diddy Kurniawan, Koordinator Illegal Logging Watch (ILW)
HP. 0817135156

AREAL TRANSMIGRAN DIBUKA DALAM TAMAN HUTAN RAYA

2009-01-24T05:57:00.004+07:00

Jumat, 23 Januari 2009 | 16:22 WIB

JAMBI, JUMAT — Pembukaan areal dan permukiman transmigran berlangsung dalam Taman Hutan Raya atau Tahura di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Kayu untuk pembangunan rumah diduga merupakan hasil pembalakan liar dalam kawasan hutan lindung tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Budidaya mengatakan, Jumat (23/1), pembukaan kawasan transmigran dalam hutan lindung merupakan tindakan ilegal. Saat pembangunan permukiman transmigran itu berlangsung, pihaknya dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi pernah mengingatkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Muaro Jambi selaku penyelenggara program ini untuk tidak melakukan pembangunan dalam Tahura. Akan tetapi, pembangunan rupanya terus berjalan.

Pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi berlangsung pada pertengahan 2008 lalu, di Desa Sungai Aur, Kumpeh Ilir. Pembangunan didanai oleh APBN sebesar Rp 8 miliar. Pihak rekanan, PT Gemilang Bangun Utama, membangun sebanyak 150 unit rumah. Sebanyak 131 unit di antaranya seluas 200 hektar, ternyata masuk dalam kawasan lindung tahura. Akses jalan menuju permukiman baru ini juga telah dibuka.

"Kami telah tindaklanjuti persoalan ini. Kepala Badan Planologi sudah meminta agar permukiman transmigrasi dalam Tahura dibongkar," tuturnya.

Namun, ketika ditanya mengenai tenggat waktu pembongkaran 131 rumah tersebut, Budidaya mengatakan tidak ada.

Menurut Budidaya, ada desakan dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi supaya dilakukan alih fungsi kawasan Tahura yang telah dibangun permukiman tersebut. Permintaan ini ditolak Departemen Kehutanan.

Kepala Polres Muaro Jambi Ajun Komisaris Besar Tedjo mengatakan, pihaknya juga tengah menangani kasus pembalakan liar kayu dalam kawasan Tahura, yang diduga terkait dengan pembangunan permukiman transmigrasi.

Dalam operasi, pihaknya mendapati sekitar empat kubik kayu diangkut dalam kawasan Tahura, dan tanpa dilengkapi dokumen. "Sebagian kayu diduga berasal dari Tahura. Namun, kami belum dapat pastikan persisnya berapa banyak yang telah ditebangi," tuturnya.(Irma Tambunan/Kompas.com)

TAMAN GUNUNG RINJANI TERANCAM GUNDUL

2009-01-24T05:54:00.003+07:00

Rabu, 21 Januari 2009 I 13:44:00 WIB

MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), KH. M. Zainul Majdi mengatakan, Taman Nasional Gunung Rinjani kini terancam cundul, akibat penebangan liar yang dilakukan oknum tidak bertandung jawab. "Di samping itu, banyak kebutuhan kayu bakar baik untuk memasak maupun pembakaran oven atau omprongan tembakau akibat hilangnya subsidi BBM bagi petani tembakau," katanya di Lombok Timur, Rabu.

Pada Launching Program Newtrees WWF Indonesia dia menjelaskan, kebutuhan kayu bakar bagi rumah tangga setiap tahun mencapai 120 ribu meter kubik sementara untuk omprongan tembakau 489 meter kubik per musim tanam. Asumsinya setiap hektarnya dibutuhkan 40 meter kubik untuk omprongan, sehingga jumlah seluruh yang dibutuhkan setiap tahun mencapai 600 meter kubik kayu bakar.

"Saat ini tercatat sekitar 40.000 hektare luas lahan hutan Gunung Rinjani mengalami kerusakan yang mengakibatkan penyusutan mata air, sementara kawasan tersebut merupakan sumber mata air," katanya.

Sebelumnya dilakukan pencanangan NTB Hijau sebagai upaya mempercepat pemulihan kondisi hutan yang rusak di daerah ini. Luas hutan yang rusak lebih dari 500 hektare berada di dalam kawasan hutan dan di lura kawasan hutan dan jumlah tersebut cukup mengkhawatirkan, sehingga harus segera ditanggulangi.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menghijaukan hutan juga adalah program Hutan Tanamam Rakyat (HTM), dalam program ini masyarakat diperbolehkan menanam berbagai jenis kayu dan buah-buahan di dalam kawasan hutan.

Melestarikan sumber daya alam harus dilakukan dengan perbuatan nyata dengan menanam dan memelihara pohon disetiap jengkal tanah, jangan biarkan tanah menjadi , gersang dan tidak produktif. "Jenis kayu yang ditanam antara lain kemiri, nangka, sukun, jambu mete, sengon. Masyarakat diperbolehkan mengambil hasilnya, namun kayunya tetap milik pemerintah," katanya. (ant/is / Republika Newsroom)

DIALOG ILLEGAL LOGGING RI-MALAYSIA MACET

2009-01-22T03:18:00.003+07:00

Rabu, 21 Januari 2009 I 16:38 WIB

Jakarta, CyberNews. Pembicaraan mengenai pemberantasan pembalakan kayu liar (illegal logging) antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia menemui jalan buntu, meski praktik pencurian kayu di hutan-hutan Indonesia disinyalir melibatkan banyak cukong dari negera itu.

"Dialog dengan Malaysia masih macet. Tapi kalau dengan Cina sih Menteri Kehutanan mereka kemarin sudah datang ke Indonesia untuk berdialog," kata Menteri Kehutanan MS Kaban dalam acara "Forum Dialog Kehutanan" yang diadakan Kantor Berita ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Indonesia, kata Kaban, telah mengupayakan pemecahan illegal logging melalui diplomasi mengingat peredaran kayu-kayunya berkaitan dengan negera lain.

Indonesia juga sudah meminta bantuan lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) Internasional sektor kehutanan dan lingkungan hidup untuk membantu memecahkan masalah illegal logging dengan dunia internasional.

"Kita gunakan `tangan` LSM internasional untuk membantu kita memecahkan masalah ini. Mereka mau membantu karena melihat kita bersungguh-sungguh mengatasi masalah ini," ujar dia.

Melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia, terdapat 18 institusi yang diberi tanggung jawab untuk memberantas illegal logging.

Menurut Kaban, sangat tidak mungkin ke-18 instansi tersebut terlibat semua dalam masalah tersebut.

Kata Kaban, sangat tidak mungkin ada kayu ilegal sebanyak 800 meter kubik per hari "melenggang" keluar dari perairan Indonesia begitu saja tanpa diketahui Polisi Kehutanan (Polhut) dan ada Polisi Air (Polair).

"Kita pernah menantang supaya kayu merbau asal Papua dites DNA-nya, tapi tidak terlaksana. Dari tes tersebut kan bisa dilihat asal kayu karena setiap kayu pasti punya DNA berbeda sesuai daerahnya," jelasnya.

Kaban mengatakan pada2008 lalu terdapat 300 kasus illegal logging di Indonesia, dan terbanyak terdapat di Kalimantan Barat.

"Papua ada tapi jumlahnya sudah tidak banyak, dan paling masuknya ke Surabaya karena tidak bisa lagi keluar. Mereka biasanya masuk ke sawmill di Surabaya dikirim keluar dengan konteiner, jadi kita cepat-cepatan informasi untuk menggagalkannya," katanya.

Kaban menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan pemberantasan illegal logging, dan perhatian terbesar khusus di Malinau, Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi pintu keluar masuk kayu ilegal ke Malaysia.

(Ant /CN08)

KOTABARU TAK KELUARKAN IPK

2009-01-18T05:24:00.004+07:00

Kamis, 15 Januari 2009

KOTABARU: Pemkab Kotabaru, Kalsel dalam waktu dua tahun tidak pernah mengeluarkan izin pemanfaatan kayu (IPK) di kabupaten itu.

Kepala Dinas Kehutanan Kotabaru Hasbi M Thawab menyatakan mulai 2007 hingga saat ini pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) baru. “Sudah dua tahun terakhir kami, tidak lagi mengeluarkan izin pemanfaatan kayu dari hutan alam, karena sudah tidak ada lagi kawasan hutan alam yang dapat dicadangkan untuk pemegang izin IPK tersebut," jelas Hasbi saat dihubungi, kemarin. Maka, kata dia, jika ada IPK di sana, dinyatakan liar. (Antara)

42 PEMOHON IZIN KEHUTANAN KEHUTANAN DITOLAK – Bupati/wali kota permudah izin

2009-01-18T05:15:00.003+07:00

Jumat, 16 Januari 2009

JAKARTA: Departemen Kehutanan menolak 42 pemohon Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dinilai tumpang tindih dengan izin yang telah diterbitkan Departemen Kehutanan.

"Banyak hal yang menjadi pertimbangan ditolaknya permohonan tersebut, areal yang dimohon tumpang tindih [overlap] dengan pemohon sebelumnya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Produksi Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan, Hadi Daryanto kepada Bisnis, kemarin.

Tumpang tindih pengajuan permohonan itu, menurutnya, bertentangan dengan PP No 34 Tahun 2002 yang diubah menjadi menjadi PP No 6 Tahun 2007 jo. PP No 3 Tahun 2008 yang menyebutkan permohonan izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan arealnya harus bebas izin yang diberikan kepada orang lain.

Penolakan ini diawali saat Dephut memproses 67 permohonan IUPHHK-Hutan Alam.

Namun, dari jumlah itu, 42 permohonan ternyata persyaratannya tidak lengkap dan tumpang tindih.

"Hanya tujuh pemohon yang memenuhi persyaratan. Yang masih dalam proses kelengkapan persyaratan lainnya," tuturnya.

Hadi menjelaskan tumpang tindihnya pemberian areal untuk pemanfaatan hutan sering terjadi karena bupati dan wali kota telah menerbitkan IUPHHK.

"Kita akan mencabut seluruh izin pemanfaatan hutan yang bertentangan dengan keputusan menhut," katanya.

Kemudahan izin

Menurutnya, sejak diterbitkannya Undang-Undang No.12/1999 tentang Otonomi Daerah, banyak bupati dan wali kota menerbitkan IUPHHK dengan mudah.

Padahal, dalam ketentuan yang diberlakukan berdasarkan PP No. 34/2002 yang diubah menjadi PP No. 6/2007 jo. PP No.3/2008, setiap pemegang izin IUPHHK HA diwajibkan menyusun rencana kerja usaha jangka panjang selama 10 tahunan paling lambat 1 tahun setelah izin diberikan.

Namun, dalam praktik di lapangan, lanjut Hadi, banyak perusahaan yang mengantongi izin usaha hutan tanaman dan hutan alam hanya memanfaatkan hasil hutan saja.

"Begitu kayu-kayu berkualitas sudah habis ditebang, lokasi itu pun ditingalkan begitu saja tanpa ada penanaman untuk tanaman industri," ungkapnya.

Dia meminta para bupati dan wakil bupati dan wali kota yang telah mengeluarkan izin yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 541/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, dihentikan.

Khususnya yang terkait dengan Pasal 2 yang menyebutkan kewenangan gubernur atau bupati/wali kota dalam memberikan hak pengusahaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang diberikan setelah 31 Desember 2000. (Erwin Tambunan/Bisnis Indonesia)

PPN INDUSTRI KEHUTANAN DIUSULKAN DIHAPUS

2009-01-18T03:01:00.003+07:00

Rabu, 14 Januari 2009

JAKARTA: Departemen Kehutanan mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan insentif fiskal berupa penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap industri kehutanan, di antaranya untuk panel kayu, kayu gergajian, dan pupuk.

Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) Hadi Daryanto mengatakan usulan itu akan disampaikan pekan ini agar bisa disetujui Menkeu. "Alasannya, industri ini menggunakan bahan baku kayu, berorientasi ekspor, menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga layak diusulkan memperoleh insentif fiskal," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Hadi, pada usulan insentif fiskal tahap pertama sebesar Rp12,5 triliun yang belum lama ini dilakukan pemerintah tidak melibatkan sektor kehutanan, "sehingga peluangnya bisa didapat dari stimulus fiskal tahap kedua ini," tuturnya.

Selama ini, katanya, sejumlah produk kehutanan berupa panel kayu, veneer, kayu gergajian, pupuk, termasuk bahan penolong berupa BBM, lem, dempul, dan ampelas terkena pajak penjualan sebesar 10%. "Kita usulkan agar beban pajak 10%, semuanya dihapuskan," katanya.

Usulan insentif fiskal itu, menurut Hadi, telah dikoordinasikan dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan.

Pihak Dephut juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan sejumlah pengusaha sektor kehutanan dan pengurus asosiasi pengusaha untuk memperoleh masukan. Dalam pertemuan itu, Dephut meminta penjelasan tentang struktur biaya produksi setiap produk industri kehutanan.

Dalam usulan insentif fiskal itu, lanjut Hadi, Dephut juga memaparkan data tentang pangsa ekspor industri kehutanan yang mengalami penurunan pada 2007 tercatat 3,7 juta meter kubik (m3) dengan nilai ekspor US$2 juta, menurun jika dibandingkan dengan produksi 2008 sebesar 2,5 juta m3 senilai US$1,4 juta.

Hadi menjelaskan pangsa pasar dalam negeri produk kehutanan yang diperuntukkan bagi fasilitas umum dan furnitur sebanyak 2,5 juta m3, bahan bangunan perumahan 13 juta m3 dan kayu lapis lokal tercatat 500.000 m3.

Daya serap tenaga kerja industri kehutanan, tambahnya, pada 2007 tercatat 177.319 tenaga kerja, meningkat jika dibandingkan dengan 2008 yang mencatat 197.985 tenaga kerja.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kayu dan Panel Indonesia Abbas Adhar mengatakan usulan penghapusan PPN itu merupakan upaya pemerintah membantu pengusaha dalam menghadapi krisis keuangan global. (Erwin Tambunan/Bisnis Indonesia)

SIARAN PERS ILLEGAL LOGGING WATCH - TERKAIT CALEG & CAPRES 2009

2009-01-14T22:44:00.009+07:00

ILLEGAL LOGGING WATCH

Kantor : Jl. Rembulan No. 11A, Depok Jawa Barat –16436

Telp./Fax. 021.77217436, HP. 0817135156

Facebook : illegalloggingwatch

E-mail : illegalloggingwatch@gmail.com

Blog : http://illegalloggingwatch.blogspot.com

You Tube : http://www.youtube.com/user/illegalloggingwatch

Milis : http://tech.groups.yahoo.com/group/illegalloggingwatch

SIARAN PERS

TOLAK CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG)

DPRD II, DPRD I, DPR RI,

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD),

DAN CALON PRESIDEN (CAPRES)/WAKIL PRESIDEN (CAWAPRES)

YANG TERINDIKASI DANA KAMPANYENYA

BERASAL DARI HASIL PRAKTEK ILLEGAL LOGGING

(MELAKUKAN/MEMBEKINGI) DAN MERUSAK LINGKUNGAN

Beberapa bulan menjelang Pemilu Legislatif 2009 pada bulan April nanti sebanyak 11.301 calon anggota DPR RI dari 38 partai politik, 1.116 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta ratusan ribu calon anggota DPRD I dan DPRD II bersaing memperebutkan kursi anggota legislatif di masing-masing tingkatan posisi. Belum lagi Pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juli 2009, beberapa calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai mendeklarasikan diri.

Berkaitan hajat besar demokrasi yang akan di selenggarakan tahun 2009 ini, calon anggota legislatif (Caleg) DPR, DPRD I, DPRD II, calon anggota DPD dan Calon Presiden/Wakil Presiden tentunya membutuhkan dana yang besar untuk kampanye dan menjalankan program pemenangan lainnya. Kebutuhan dana yang besar apabila berasal dari sumber dana yang legal tentunya tidak menjadi menjadi masalah. Yang menjadi masalah besar adalah apabila sumber dananya berasal dari sumber yang illegal seperti illegal logging dan merusak lingkungan.

Sudah menjadi rahasia umum, di berbagai daerah praktek illegal logging seringkali melibatkan birokrat, pengusaha dan elit politik lokal/nasional yang menjalankan lansung bisnis kayu illegal, membekingi praktek illegal logging dan merusak lingkungan yang secara kebetulan dalam Pemilu 2009 ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan calon anggota DPD.

Atas dasar fakta-fakta di atas, ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW) mengajak masyarakat Indonesia calon pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009 untuk menolak/tidak memilih :

Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI,
Calon anggota legislatif (caleg) DPRD I,
Calon anggota legislatif (caleg) DPRD II,
Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
Calon Presiden/Wakil Presiden RI

“yang sumber dana pemenangannya (kampanye) berasal dari menjalankan bisnis kayu illegal, membekingi praktek illegal logging dan bisnis lain yang merusak lingkungan”

Berkaitan dengan penolakan ini, ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW) akan melakukan beberapa langkah-langkah terkait antara lain :

Melakukan pemantauan kepada pihak-pihak diatas selama masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari sebelum minggu tenang pelaksanaan Pemilihan Umum. Khusus Calon Presiden/Wakil Presiden pemantauan dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum minggu tenang pelaksanaan Pemilihan Presiden.
Mengajak masyarakat dan media massa untuk bersama-sama memantau sumber dana pihak-pihak tersebut.
Mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau aliran dana pihak-pihak diatas.
Mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di berbagai wilayah untuk mengumumkan anggaran kampanye partai politik atau individu terkait DPD dan Capres/Cawapres secara periodik dan transparan.

BERSIHKAN HUTAN KITA DARI PRAKTEK ILLEGAL LOGGING !!!

TANGKAP DAN ADILI PARA PELAKU ILLEGAL LOGGING !!!

Depok, 13 Januari 2008

ILLEGAL LOGGING WATCH

Koordinator

Diddy Kurniawan
HP. 0817135156

SP3 KASUS ILLEGAL LOGGING DI RIAU AKIBAT DIINTERVENSI

2008-12-24T07:48:00.001+07:00

Selasa, 23 Desember 2008 I 13:20 WIB

Pekanbaru - Aktivis lingkungan hidup di Riau menyangkan tindakan Kepolisian Daerah Riau telah mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap 13 perusahaan besar yang selama ini sebagai pelaku pembalak liar (illegal logging).

Aktivis Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menduga keputusan itu keluar karena ada intervensi dari perusahaan-perusahaan itu.

"Kami menilai polisi dalam hal ini banyak mendapat intervensi dai berbagai pihak, kami melihat SP3 dan diskenariokan untuk dihentikan. Dan hal ini dilakukan dua perusahaan besar itu (PT RAPP dan PT Arara Abadi)," terang Kordinator Jikalahari Hariansyah pada okezone, Selasa, (23/12/2008) di Pekanbaru.

Sekenario itu menurutnya diduga sudah sejak lama direncanakan oleh pihak perusahaan, Polda Riau, pemerintah, kalangan dewan. Langkah penghentian penyidikan terhadap pemberantasan illegal logging oleh Polda Riau adalah langkah mundur.

"Kami lihat perusahaan kertas seperti PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) selama ini gencar melakukan ekpos sana sini di media dan melakukan lobi-lobi terhadap pemerintah, serta kalangan dewan, ini dilakukan perusahaan milik Sukanto Tanoto (orang terkaya di Indonesia) adalah upaya untuk memperluas HTI mereka. Apalagi RAPP mengaku kekurangan bahan baku dan mengancam melakukan PHK karyawannya, ini akal-akalan PT RAPP saja, untuk mendapatkan bahan baku," tandasnya.

Seperti diketahui kemarin Polda Riau mengeluarkan keputusan SP3 terhadap 13 perusahaan pembalak liar yang sudah diproses hampir 2 tahun, alasan polisi sederhana saja, polisi merasa tidak cukup bukti dan berkas sudah bolak-balik dilimpahkan ke jaksa, namun kembali lagi ke polisi.

Sebanyak 13 perusahaan itu merupakan dari kelompok PT IKPP seperti, PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana (BDL) PT Rimba Mandau Lestari (RML), PT Ruas Utama Jaya.

Sedangkan dari PT Riau andalan Pulp And paper seperti RAPP PT Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL), PT Nusa Prima Manunggal (NPM), PT Bukit Batubuh Sei Indah (BBSI), PT Citra Sumber Sejahtera (CSS), dan PT Mitra Kembang Selaras (MKS). (Banda Haruddin Tanjung – Okezone)

LAPORAN AKHIR TAHUN DEPHUT

2008-12-24T07:32:00.003+07:00

KA`BAN: KASUS ILLEGAL LOGGING 2008 TURUN TAJAM

Senin, 22 Desember 2008 I 20:12 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal sepanjang 2008 menurun tajam dari 9.000 kasus pada 2007, menjadi hanya 300 kasus pada tahun 2008. Sedangkan nilai investasi industri kehutanan hingga Desember 2008 mencapai Rp 861 miliar.

Dalam refleksi kinerja Kehutanan tahun 2008 di Jakarta, hari ini, Menteri Kehutanan M.S. Ka`ban mengatakan, illegal logging dan perdagangan kayu ilegal turun drastis sejak kasus illegal logging di Ketapang, terungkap. Sementara dari sisi revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, izin industri primer hasil hutan, yang sudah dikeluarkan hingga Desember 2008, mencapai 11 izin. Ka`ban menambahkan, proyek tersebut dapat membuka lapangan kerja baru sebanyak 8.388 orang dengan total investasi yang terserap Rp 861 miliar.

Hingga akhir tahun 2008, menurut Ka`ban, sektor kehutanan tercatat menjadi penyumbang ketiga terbesar pada pendapatan kotor domestik. Sedangkan penerimaan devisa negara dari ekspor industri kehutanan mencapai US$ 7 miliar.(DSY)

KAPOLDA RIAU SIAP DI COPOT JIKA DINILAI GAGAL

2008-12-24T07:19:00.001+07:00

Selasa, 23 Desember 2008 | 01:55 WIB

Pekanbaru - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Brigjen Pol Hadiatmoko, mengatakan siap bertanggung jawab dan dicopot jabatannya apabila dirinya dinilai gagal dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) terutama terkait penghentian penyidikan 13 kasus pembalakan liar yang melibatkan pihak perusahaan di Provinsi Riau.

"Saya siap dicopot kalau terbukti salah," kata Hadiatmoko kepada wartawan di Pekanbaru, Senin (22/12).

Menurut Hadiatmoko, keputusan penghentian penyidikan kasus tersebut justru memberikan kepastian hukum, sehingga pihak penyidik harus bersikap tegas. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk menerima secara arif.

Ia juga mengatakan, bagi pihak yang tidak menerima keputusan tersebut bisa menempuh jalur hukum dengan melakukan praperadilan. "Bila ada yang menemukan bukti baru atau novum, silakan saja dipraperadilan," katanya.

Kejaksaan Tinggi dan Polda Riau sepakat untuk menghentikan penyidikan 13 kasus pembalakan liar yang melibatkan pihak perusahaan di Provinsi Riau. Sebanyak 13 kasus tersebut merupakan hasil operasi Polda Riau untuk memerangi illegal logging di Riau selama tahun 2007.

Pada masa itu, tercatat sebanyak 189 kasus kejahatan hutan berhasil diungkap oleh Kapolda Riau yang saat itu dijabat Brigjen Pol Sutjiptadi. Berdasarkan data Polda Riau, sebanyak 13 kasus yang dipetieskan melibatkan anak perusahaan dari produsen bubur kertas terbesar di Riau.

Tujuh perusahaan berasal dari kelompok PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), di antaranya PT Madukoro dan PT Nusa Prima Manunggal (NPM) di Kabupaten Pelalawan, PT Bukit Batubuh Sei Indah (BBSI), PT Citra Sumber Sejahtera (CSS), dan PT Mitra Kembang Selaras (MKS) di Kabupaten Indragiri Hulu, PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL).

Kemudian sisanya, merupakan kelompok PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) seperti PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana (BDL) di Kabupaten Indragiri Hilir, dan PT Rimba Mandau Lestari (RML) di Kabupaten Siak.

Dengan keputusan itu, berarti tinggal satu kasus pembalakan liar melibatkan perusahaan yang proses penyidikannya diteruskan. Kasus tersebut melibatkan PT Ruas Utama Jaya (RUJ) di Kabupaten Rokan Hilir. (Kompas/Ant)

POLDA DAN KEJATI RIAU HENTIKAN KASUS ILLEGAL LOGGING 13 PERUSAHAAN

2008-12-24T07:14:00.001+07:00

Senin, 22 Desember 2008 I 18:38 WIB

Pekanbaru - Sungguh keputusan yang mengejutkan dan tidak berpihak pada lingkungan hidup. Setelah 23 bulan bergulir, akhirnya Polda dan Kejati Riau menghentikan kasus illegal logging (ilog) yang menyeret 14 perusahaan perkayuan dengan alasan klasik tidak cukup bukti.

Keputusan mengeluarkan Surat Penghentian Perkara Penyidikan (SP3) ini disampaikan Kapolda Riau, Brigjen Hadiatmoko bersama Kejati Riau, Suroso dalam jumpa pers, Senin (22/12/2008) di Kejati Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru.

Kapolda menjelaskan, kasus illegal logging ini sudah ditangani 23 bulan dan sudah bolak balik berkasnya di kembalikan pihak Kejati Riau. Kasus ini awalnya menyeret 14 perusahaan perkayuan milik dua raksasa bubur kertas, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

Namun dalam proses penyelidikannya, Polda Riau dan Kejati Riau sepakat menghentikan perkara tersebut. Alasannya, sangat klasik. Kata Kapolda Riau, Brigjen Hadiatmoko, setelah pihaknya berkonsultasi dengan tim ahli lingkungan dari Kementrian Lingkungan Hidup, bahwa perusahaan tersebut tidak terbukti melakukan kerusakan lingkungan.

"Dengan demikian unsur UU Lingkungan Hidup tidak bisa dibuktikan. Dari sini kita menyebut tidak ada bukti soal kerusakaan lingkungan itu sendiri. Ini yang berbicara tim ahli dari pemerintah sendiri," kata Hadiatmoko.

Selanjutnya bila ditilik dari UU No 41 tahun 1999 soal illegal logging, pihak kepolisian serta kejaksaan menyebut tidak memenuhi unsur perambahan hutan secara liar. Alasannya, setelah pihak kepolisian meminta keterangan tim ahli dari Departemen Kehutanan RI, menyebutkan, bahwa dari 14 perusahaan itu, hanya satu perusahaan yang tidak mengantongi izin.

"Departemen Kehutanan RI menyebut, 13 perusahaan itu memiliki izin resmi. Dengan demikian, perusahaan itu tidak dapat disebutkan melanggar UU No 41 Tahun 1999 soal illegal logging. Atas dasar keterangan tim ahli itu juga, kita jadikan pertimbangan untuk dihentikan penyidikannya," kata Kapolda Riau.

Kapolda menjelaskan, hanya satu perusahaan PT Ruas Utama Jaya (RUJ) anak perusahaan IKPP yang tidak memiliki izin. Dengan demikian, hanya satu perusahaan yang akan ditindak lanjuti kasus illegal loggingnya.

"Namun demikian, bila ada bukti baru kita siap untuk mengusut kembali kasus tersebut. Kami memutuskan penghentian penyidikan ini berdasarkan landasan hukum yang kuat," kata Kapolda Riau sembari membantah jika penghentian ini terkait suap dari pihak perusahaan.

Kejati Riau, Suroso menyebut, sesuai hukum yang berlaku, pihak kejaksaan berhak menghentikan kasus bila memang tidak memiliki bukti-bukti kuat untuk diajukan kepengadilan. "Karena kami nilai unsur pembuktinnya tidak lengkap, maka kami juga sepakat untuk menghentikan penyidikan terhadap 13 perusahaan tadi, terkecuali hanya satu perusahan saja yang memang memenuhi unsur pembalakan liar," kata Suroso.

Adapun 14 perusahaan tersebut, tujuh perusahaan dari kelompok PT RAPP di antaranya PT Madukoro, PT Nusa Prima Manunggal (NPM), PT Bukit Batubuh Sei Indah (BBSI), PT Citra Sumber Sejahtera (CSS), dan PT Mitra Kembang Selaras (MKS), PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL).

Kemudian sisanya, sebanyak tujuh perusahaan, merupakan dari kelompok PT IKPP seperti, PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana (BDL) PT Rimba Mandau Lestari (RML), PT Ruas Utama Jaya.

Sebagaimana diketahui, penangkapan 14 perusahaan itu dilakukan Tim Ilegal Logging Mabes dan Dirjen Kehutanan pada 15 Februari 2007 silam. Waktu itu tim Mabes Polri turun kelapangan menyita satu juta meter kubik kayu illegal di areal pabrik kertas PT RAPP. Waktu itu yang turun langsung Irwasum Mabes Polri, Yusuf Manggabarani dan Kabareskrim Mabes Polri, Bambang Hendarso Danuri yang kini memangku jabatan Kapolri.

Polisi juga sudah menetapkan 101 tersangka yang terdiri dari sopir truk. Malah waktu itu, Yusuf Manggabarani kepada wartawan berjanji akan akan menangkap cukong besarnya.

"Wartawan jangan salah persepsi dan jangan pesimis lah dengan kami. Belum apa-apa kok sudah dituding demikian. Percayalah sama kami. Dalam waktu dekat ini bakal ada cukong besar yang akan kita jadikan tersangka," katanya. Sayangnya, kini kasus yang ditangani oleh Mabes Polri sendiri dihentikan penyidikannya.(Chaidir Anwar Tanjung - detikNews)

SEMPAT DIDUGA ILLEGAL LOGGING, POLDA KALTIM KEMBALIKAN KAYU PT WRK

2008-12-24T07:10:00.002+07:00

Senin, 15 Desember 2008 I 16:37 WIB

Samarinda - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) mengembalikan 2.669 meter kubik kayu kepada PT Wana Rimba Kencana (WRK). Padahal kayu-kayu tersebut sebelumnya sempat diduga hasil illegal logging.

Direskrim Polda Kaltim, Kombes Pol Arif Wicaksono, mengatakan kayu-kayu tersebut memiliki dokumen resmi. Dia juga membantah pihaknya telah melakukan penyitaan.

''Kita tidak menyita. Pemasangan police line tujuannya untuk kepentingan penyelidikan,'' kilah Arif saat dihubungi melalui telepon, Senin (15/12/2008).

Sebelumnya, Polda Kaltim telah menahan 2.669 meter kubik kayu log milik PT WRK di log pond antara, tepatnya di Muara Belayan, desa Liang, kecamatan Kota Bangun, kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Desember. Polisi memasangi tumpukan kayu di tempat tersebut dengan police line.

Polisi menduga kayu-kayu tersebut merupakan hasil illegal logging sebab saat pemeriksaan PT WRK tidak bisa langsung menunjukkan dokumen resmi kepemilikan (Robert - detikNews)

PEMERINTAH DIMINTA TIDAK MEMBERIKAN PERLUASAN HTI UNTUK PT RAPP

2008-12-24T06:57:00.002+07:00

Jumat, 12 Desember 2008 I 16:26 WIB

Pekanbaru - Pemerintah Indonesia diminta tidak lagi memberikan perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) hanya karena ancaman PHK ribuan buruhnya. Aksi demo ribuan buruh dinilai hanya rekayasa perusahaan milik Sukanto Tanoto.

Penegasan ini disampaikan, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Susanto Kurniawan dalam acara jumpa pers, Jumat (11/12/2008) di Pekanbaru. Menurutnya, aksi demo ribuan buruh yang meminta jangan sampai terjadi PHK di pabrik kertas itu, merupakan rekayasa PT RAPP untuk melakukan penekanan terhadap pemerintah.

"Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat jangan terjebak dengan aksi ribuan buruh yang terancam di PHK. Itu semua hanya rekayasa PT RAPP dalam melakukan bargaining untuk penambahan hutan tanaman industri mereka. Pemerintah harus jeli melihat persoalan ini, jangan salah langkah," kata Susanto.

Dia mengimbau kepada pemerintah dalam memberikan solusi terhadap PHK yang dihadapi PT RAPP tidak dengan memberikan perluasan HTI di hutan alam dan memberikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kami mengecam sikap manajemen PT RAPP yang menggunakan ancaman PHK massal untuk menekan pemerintah agar memberikan kemudahan memperoleh bahan baku kayu berasal dari hutan alam," kata Susanto.

Menurut Susanto, tidak masuk akal bila PT RAPP saat ini mengklaim kekurangan bahan baku sebagai temeng untuk mem-PHK ribuan buruhnya. Justru dengan kondisi krisis global saat ini permintaan bubur kertas di pasaran internasional turun drastis. Dengan demikian, secara hitungan ekonomi semestinya PT RAPP kelebihan bahan baku karena sepinya peminat pasar internasional.

"Kan malah aneh, pembeli produksinya tidak ada, kok malah kekurangan baban baku. Jadi tidak masuk akal saja, ancaman PHK itu terkait soal kekurangan baban baku seperti yang diklaim PT RAPP. Ancaman PHK hanya gertak mereka saja, agar segala kasus illegal loggingnya mereka tidak dipersoalkan lagi dan berharap pemerintah memberikan perluasan HTI mereka," kata Susanto.

Sebagaimana diketahui, dalam dua hari terakhir, ribuan buruh PT RAPP melakukan aksi demo ke DPRD Kabupaten Pelalawan, dan Kantor Gubernur Riau. Demo ini meminta pemerintah memberikan solusi atas ancaman PHK RAPP. Demo inilah dianggap Jikalahari hanya rekayasa PT RAPP.

"Ironisnya saat manajemen PT RAPP mengancam PHK dengan kekurangan bahan baku, di saat yang sama di majalah Forbes Asia, Sukanto Tanoto dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia," kata Susanto.(Chaidir Anwar Tanjung - detikNews)

KAPOLRES KUTAI DICOPOT, DIDUGA TERKAIT ILLEGAL LOGGING

2008-12-13T06:07:00.002+07:00

Minggu, 7 Desember 2008 I 20:45 WIB

Kutai - Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heru Dwi Pratondo dicopot dari jabatannya. Hal ini diduga karena pembiarannya dalam aksi pemberantasan ilegal logging di wilayahnya.

"Saya terima keputusan Kapolri. Tapi saya tetap akan menggunakan hak-hak saya," kata Heru kepada detikcom di Mapolres Kutai Kartanegara di Kota Tenggarong, Minggu (7/12/2008).

Sebelumnya Polda Kalimantan Timur pada Senin 1 Desember 2008 menyita 4 ribu meter kubik kayu log yang berada di Log Pond Antara Muara Belayan, Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Heru pun membela diri. Dia menjelaskan, tidak mungkin dirinya membiarkan begitu saja aksi ilegal loging yang sudah menjadi kebijakan Kapolri.

"Kalau memang ada yang berani lewat, itu sama saja bunuh diri," ujar Kapolres.

Informasi yang dihimpun detikcom, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heru Dwi Pratondo diberhentikan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso, pascapenyitaan ribuan kayu milik PT Wana Rimba Kencana yang diduga hasil ilegal loging oleh Polda Kaltim, lantaran diduga tidak memiliki dokumen resmi.

Pemberhentian tersebut menjadi pembicaraan hangat di lingkungan perwira tinggi di Polda Kaltim. Saat penyitaan, kayu tersebut berada di Log Pond. Karyawan yang saat itu ditanya oleh aparat Polda, tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).

Berdasar penelusuran dan pantauan detikcom, kayu sitaan tersebut masih berada di Log Pond Antara milik PT Wana Rimba Kencana tepatnya di perairan sungai Muara Belayan, Desa Liang Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Perjalanan ke lokasi, ditempuh dengan menggunakan perahu motor setelah sebelumnya menempuh waktu 2,5 jam perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kota Tenggarong hingga tiba di Kecamatan Kota Bangun.

Di lokasi, hanya tampak 2 orang petugas jaga, yang bertugas mengawasi kayu sitaan yang sudah diberi garis batas polisi (police line). Berdasarkan keterangan yang didapat, kayu sitaan tersebut hanya berjumlah 2.669 meter kubik.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolda Kaltim Irjen Pol Andi Masmiat belum berhasil dikonfirmasi langsung terkait penyitaan Polda dan pencopotan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heru Dwi Pratondo.

"Silakan hubungi Direskrim. Saya masih di wilayah perbatasan (utara Kaltim), kata Kapolda melalui pesan singkatnya kepada detikcom.

Direskrim Polda Kaltim Kombes Pol Arif Wicaksono ketika dihubungi detikcom, juga enggan berkomentar. Berkali-kali ditelepon dan melalui pesan singkat dengan tujuan menanyakan hal tersebut, tidak ada tanggapan yang diberikan (Saud Rosadi - detikNews)

DUNIA PUJI LANGKAH INDONESIA PERANGI ILLEGAL LOGGING

2008-12-13T05:44:00.005+07:00

Jum'at, 12 Desember 2008 I 16:42 WIB

JAKARTA - Perwakilan Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan, Pemerintah Amerika Serikat, dan Komisi Uni Eropa mengadakan pertemuan pada 10 Desember lalu untuk membahas upaya penanggulangan pembalakan liar (illegal logging) dan pemasaran hasilnya.

Indonesia dengan kawasan hutan yang luas merupakan salah satu penghasil kayu terbesar. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya aktif dalam mempromosikan perlindungan hutan, termasuk lebih selektif dalam memberikan izin penebangan pohon dan mengeluarkan standarisasi. Kerjasama internasional dilakukan dengan menghasilkan sebuah sistem yang disebut Timber Legality Assurance System (SLVK).

Keuntungan yang dapat diraih dengan pengaplikasian sistem ini adalah mengurangi angka pembalakan liar, meningkatkan dukungan bagi perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) yang memenuhi standar, meningkatkan pendapatan pajak, dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, juga bermanfaat dalam mengurangi tindakan kriminal, seperti pencucian uang dan penyelundupan.

Kongres Amerika Serikat beberapa bulan lalu juga melakukan amandemen terhadap peraturan yang disebut Lacey Act. Peraturan ini mengatur perdagangan sumber daya alam dan hasilnya olahannya, seperti produk furniture, kertas, dan lainnya. Pada intinya, AS tidak akan menerima impor produk kayu illegal dan olahannya yang berasal dari negara lain.

"Lacey Act membantu kami dalam meminimalisir perdagangan illegal tumbuh-tumbuhan dan produk kayu. Selain itu juga mendukung upaya negara lain dalam memerangi perdagangan kayu illegal," ungkap Cameron R Hume, Duta Besar AS untuk Indonesia dalam pernyataan resminya yang dterima okezone, Jumat (12/12/2008).

Uni Eropa juga memiliki program sama yang dikenal dengan Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Action Plan. Program ini juga menggandeng negara penghasil kayu, seperti Indonesia dalam pemberian izin perdagangan kayu. Ini akan berguna dalam mengurangi ruang gerak pembalak liar� dalam memasarkan hasil jarahan kayunya.

"Kita harus sampaikan kepada distributor kayu illegal, bahwa penjualan produk kayu illegal tidak dapat ditoleransi di pasar Eropa," kata Pierre Philippe, perwakilan Uni Eropa di Indonesia. (Anton Suhartono – Okezone)